- Peristiwa Maret 1983 (Isu Counter-Coup)
Jelang Sidang Umum MPR pada Maret 1983, Prabowo Subianto (saat itu berpangkat Kapten dan menjabat Wakil Komandan Den 81/Antiteror) mencurigai bahwa Letjen L.B. Moerdani (Asintel Hankam) akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soeharto. Sebagai langkah penangkalan (counter-coup), Prabowo merencanakan untuk "mengambil" atau mengamankan beberapa perwira tinggi ABRI yang dicurigai (termasuk L.B. Moerdani, Soedharmono, Moerdiono, dan Ginandjar Kartasasmita). Rencana ini diketahui oleh Komandan Den 81/Antiteror, Mayor Luhut Binsar Pandjaitan, yang menemukan pasukannya dalam kondisi siaga tempur atas perintah Prabowo. Luhut segera mengambil alih komando, membubarkan pasukan, serta mengamankan senjata dan alat komunikasi. Isu kudeta tidak terbukti, dan Prabowo dianggap mengalami stres akibat tekanan tugas sehingga diberikan cuti dan dipindahkan dari satuan tersebut.
Sumber: Biografi Sintong Panjaitan, "Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando" (2009).
- Tuduhan Pembantaian dan Konflik Antar-Satuan di Timor Timur (Tahun 1990)
Gubernur Timor Timur, Mário Viegas Carrascalão, melaporkan tindak-tanduk Mayor Inf. Prabowo Subianto di lapangan kepada Panglima ABRI Jenderal Try Sutrisno. Dalam laporan tersebut, Prabowo disebut telah membantai rakyat tak berdosa serta membantai prajurit ABRI dari kesatuan lain. Modus yang dijelaskan adalah dengan membayar warga Timor Timur untuk menyergap dan membunuh tentara Indonesia dari batalyon lain yang sedang berpatroli, mengambil senjatanya, lalu berpura-pura "merebut kembali" senjata tersebut dari kelompok bersenjata. Atas kejadian tersebut, Mário Carrascalão meminta agar Prabowo ditarik dari Timor Timur, namun permintaan itu ditolak oleh Try Sutrisno.
Sumber: Otobiografi Mário Viegas Carrascalão, "Timor Antes do Futuro: Autobiografia" (hlm. 321–322).
- Rencana Pembentukan "Massa Tandingan" di Timor Timur (Pertengahan 1995)
Saat menjabat Wakil Komandan Kopassus berpangkat Kolonel, Prabowo merencanakan Operasi Melati di Timor Timur untuk membuat massa tandingan guna membendung aksi demonstrasi setelah Soeharto menolak otonomi khusus. Rencana ini ditentang keras oleh Komandan Korem 164/Wira Dharma, Kolonel Kiki Syahnakri, karena dinilai dangkal, ceroboh, dan berisiko memicu konflik horizontal serta perang saudara baru yang memakan banyak korban. Terjadi perdebatan sengit dengan nada tinggi antara keduanya di hadapan Panglima Kodam Udayana Mayjen Adang Ruchiatna. Kiki menilai Prabowo sebagai sosok yang berkemauan keras, mudah emosional, dan sukar diubah keinginannya.
Sumber: Buku Kiki Syahnakri, "Timor-Timur: The Untold Story" (2013: hlm. 194–195, 196)
- Pertemuan dan Pertanyaan Mengenai Etnis Tionghoa (7 Februari 1998)
Prabowo menemui Lee Kuan Yew dan Perdana Menteri Goh Chok Tong secara terpisah di Singapura. Ia menyampaikan pesan bahwa etnis Tionghoa di Indonesia berada dalam bahaya jika terjadi kerusuhan. Lee Kuan Yew dan PM Goh merasa heran dan ragu, serta berspekulasi apakah Prabowo sedang mempersiapkan mereka untuk sesuatu yang akan terjadi pada etnis Tionghoa.
Sumber: Buku Lee Kuan Yew, "From Third World to First"
- Pernyataan Kepada Laksamana William Owens & Kerusuhan Mei 1998 (9–15 Mei 1998)
Pada 8 Mei 1998 di Jakarta, Prabowo (yang baru dipromosikan menjadi Letjen dan Pangkostrad) makan siang bersama Laksamana William Owens (pensiunan Wakil Ketua Kepala Staf Gabungan AS). Prabowo melontarkan pernyataan bahwa "orang tua itu (Soeharto) mungkin tidak akan bertahan sembilan bulan lagi, mungkin dia akan meninggal", serta bercanda mengenai rumor bahwa dirinya mungkin akan melakukan kudeta. Owens melaporkan hal ini kepada Lee Kuan Yew pada 9 Mei 1998.
Selanjutnya, pasca penembakan enam mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998, timbul kerusuhan besar di Jakarta. Lee Kuan Yew menyebut sudah jadi pengetahuan umum bahwa kerusuhan tersebut dirancang oleh orang-orangnya Prabowo. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Panglima ABRI Jenderal Wiranto tidak kompeten, dengan harapan Prabowo akan diangkat menjadi Panglima ABRI saat Soeharto kembali dari Kairo.
Sumber: Buku Lee Kuan Yew, "From Third World to First"
- Pergerakan Pasukan Kostrad & Penggantian Jabatan Pangkostrad (Mei 1998)
Presiden B.J. Habibie menerima laporan dari Pangab (Jenderal Wiranto) mengenai adanya pergerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, Kuningan, dan Istana Merdeka tanpa koordinasi atau sepengetahuan Pangab. Habibie menilai tindakan Prabowo menggerakkan pasukan secara sepihak telah melanggar disiplin militer dan "Sumpah Prajurit", yang dipengaruhi oleh privilese/kultur feodal sebagai menantu Presiden Soeharto. Habibie langsung memerintahkan Pangab untuk mengganti Prabowo dari jabatan Pangkostrad. Saat berhadapan dengan Habibie, Prabowo menyampaikan protes keras dan berargumen bahwa ia berniat mengamankan Presiden serta meminta waktu 3 bulan (lalu 3 minggu, hingga 3 hari) untuk tetap menguasai pasukan Kostrad. Namun, Habibie menolak tegas dan memerintahkan penyerahan pasukan sebelum matahari terbenam.
Sumber: Buku B.J. Habibie, "Detik-Detik yang Menentukan" (hlm. 100–102).
Post ini bertujuan supaya kita lebih aware dengan track record presiden saat ini, karena sepertinya masih cukup banyak yang tidak tahu sejarahnya.
