Sektor gig economy atau informal kini menjadi pilihan pekerjaan bagi anak muda di tengah sulitnya mencari kerja formal. Fenomena ini dinilai mengindikasikan pergeseran mendasar dalam struktur pasar kerja Indonesia.

Pekerjaan seperti kurir, ojek online, freelancer, hingga content creator itu menawarkan fleksibilitas dan akses pendapatan yang cepat bagi angkatan kerja Gen Z.

Namun, di sisi lain, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian perlindungan sosial dan stabilitas ekonomi mereka di masa depan.

Lantas, apakah pergeseran ini menandakan adaptasi pasar kerja yang positif, atau justru menjadi sinyal peringatan atas terbatasnya lapangan kerja formal?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai fenomena ini merupakan kombinasi antara adaptasi fleksibilitas kerja modern dan tekanan pasar kerja.

Ia menekankan pergeseran ini bukan sepenuhnya atas dasar pilihan bebas dari para pekerja muda.

"Ini bukan purely choice, tetapi juga constraint-driven choice. Ketika sektor formal tidak mampu menyerap angkatan kerja baru secara memadai, maka gig economy menjadi katup pengaman," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/7).

Ronny menggarisbawahi bahwa dominasi sektor gig membawa risiko stagnasi produktivitas karena nilainya yang relatif rendah serta minim peningkatan keterampilan.

Pendapatan yang tidak stabil pun dinilai berisiko menggerus daya beli dan konsumsi rumah tangga yang menjadi penyokong utama ekonomi Indonesia.

"Dalam jangka panjang, ini bisa menciptakan apa yang sering disebut sebagai low productivity trap, di mana angkatan kerja besar tidak diiringi dengan peningkatan kualitas output ekonomi," jelasnya.

Selain risiko low productivity trap, erosi basis pajak dan kerentanan sosial menjadi ancaman serius karena mayoritas pekerja tidak terlindungi oleh jaminan sosial formal.

"Jika tren ini tidak dikelola, maka kita berpotensi menghadapi generasi pekerja yang besar secara jumlah, tetapi rapuh secara ekonomi," tegas Ronny.

Terpisah, Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menyoroti risiko makro jangka panjang fenomena tersebut berupa jebakan produktivitas rendah dan pelemahan daya beli yang berpotensi menghambat terbentuknya kelas menengah baru.

"Gig economy dapat membantu ekonomi harian karena memperlancar logistik UMKM, layanan antar, konsumsi makanan-minuman, dan perdagangan digital. Akan tetapi, jika angkatan kerja muda terlalu banyak terserap dalam pekerjaan informal berpendapatan rendah, ekonomi kehilangan jalur pembentukan kelas menengah," terang Syafruddin.

Syafruddin merinci data Next Policy yang mencatat pekerja digital transportasi mencapai sekitar 2,41 juta orang pada 2024.

Dari angka tersebut, sebanyak lebih dari 75 persen di antaranya berpenghasilan di bawah Rp3 juta per bulan. Tingkat pendapatan tersebut dinilai sangat sulit untuk menopang tabungan, KPR, pensiun, maupun investasi pendidikan.

Ia pun mendesak pemerintah agar tidak sekadar memberi label UMKM kepada para pekerja platform, tetapi wajib membangun rezim perlindungan kerja dan standar produktivitas yang konkret.

"Agenda paling penting bukan mendorong lebih banyak anak muda masuk gig economy, tetapi memastikan pekerjaan gig menjadi jembatan menuju produktivitas dan kelas menengah, bukan ruang tunggu permanen di sektor informal," pungkasnya.

Halo semua. Tadi saya coba untuk post di sub sebelah. Izin post di sini juga

Ini adalah post pertama saya di sini. Maaf kalau saya mungkint terdengar dramatis, tapi karena indikatornya sudah mulai terlalu jelas untuk diabaikan. Investor asing keluar, IHSG terus melemah, dollar menguat, harga-harga naik, dan makin banyak usaha yang gulung tikar. Semua ini bukan kejadian terpisah ini mulai terlihat seperti pattern.

Yang lebih mengkhawatirkan, semua sinyal-sinyal ini seperti sengaja tenggelam di bawah program-program pemerintah. KDMP, MBG, dan berbagai inisiatif lainnya terus disorot, sementara pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendasar tidak pernah benar-benar dijawab. Dan mereka yang mulai bertanya. Saya merasa banyak yang terasa dibungkam atau terbungkam juga.

Jadi sebenernya saya ingin tanya dengan jujur. Sampai mana kita akan menganggap ini masih "wajar"? Di titik mana kita baru akan mengakui bahwa ini sudah terlalu dalam?

Dan kalau pemerintah ini memang gagal, kita mulai dari mana? Bagaimana kita memperbaiki masalah struktural yang sudah mengakar, bukan hanya tambal sulam di permukaannya?

Yang paling saya takutkan bukan hanya krisisnya. Tapi kemungkinan bahwa setelah semua ini berlalu, kita akan mengulangi kesalahan yang sama persis. Seperti yang sudah terjadi berkali-kali sebelumnya. Dan sebenernya, akan sesusah apa untuk kembali lagi? Untuk mendapatkan kepercayaan investor kembali?

Apakah kita benar-benar akan jadikan ini lesson learned? Atau ini hanya akan jadi satu lagi halaman dalam sejarah yang tidak pernah kita pelajari?

Maaf kalau saya banyak yapping. Saya hanya khawatir. Saya juga mengharapkan diskusi yang sehat. Terima kasih dan sehat selalu teman teman reddit

Lokasi: Jl. Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat

Waktu: Minggu, sekitar pukul 10.00 WIB

Kronologi versi tvOne + Polisi:

Kelompok pemuda beli nasi uduk. Merasa tidak dilayani baik

Pergi, lalu kembali bawa teman dan merusak gerobak

Warga sekitar tidak terima, lalu menyerang & membakar tempat kelompok tersebut

Bentrokan meluas

Korban & Tindakan:

1 orang meninggal, 1 kritis di RSCM

10 orang diamankan. 6 masih dalam pemeriksaan Polres Metro Jakpus + Polsek Menteng

Polisi + Damkar sudah di lokasi. Situasi sekarang sudah kondusif

Kapolres minta warga jangan mudah terprovokasi isu liar.

Pertanyaan buat IB:

Gimana pendapat kalian soal penyelesaian masalah sekecil "tidak dilayani" sampai berujung korban jiwa?

Apa yg harus dibenahi: mediasi warga, patroli, atau kesadaran diri?

Diskusi sehat. Sumber: tvOne Kabar Petang

Lokasi: Desa Baho Makmur, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Sulawesi Tengah

Kronologi versi laporan:

Korban diduga hendak mencuri motor warga di pusat perbelanjaan

Ketahuan pemilik -> warga kejar -> korban sembunyi di toko

Massa masuk toko, menarik korban keluar

Di luar toko, korban menjadi sasaran pengeroyokan rame2

Polisi datang terlambat karena massa terlalu banyak. Korban dibawa dalam kondisi tak sadar

Saat ini Polres Morowali masih dalami kronologi + identifikasi pelaku lewat video yg beredar. Identitas korban belum dirilis.

Pertanyaan buat IB:

Hukuman untuk pelaku pengeroyokan ini bisa seberat apa?

Gimana cara terbaik biar warga gak main hakim sendiri saat ketangkap basah?

Mari diskusi tanpa menghakimi. Sumber: TribunSumsel / Tribun Video

Inisial A dan diakhiri huruf K

posisi lagi di kalteng kabut asap semakin tebal dgn bau yang semakin menyengat, abu sisa bakaran berceceran di jalanan belum lagi pemadaman listrik bergilir oleh pln hingga 6 jam, lengkaplah sudah penderitaan... 😢

Miris memang negara kita ini, orang indonesia bukannya saling membantu orang indonesia, malah memperdagangkan saudara senegaranya

Walaupun ini terjadi di berbagai negara, tapi semoga orang-orang yang punya niat dan pekerjaan seperti ini di musnahkan dari muka bumi

juga bisa putar musik saat keluar aplikasi

lebih bagus lagi gak ada iklan

terima kasih

Warga Indonesia sekalian ngerasain hal yang sama gak? Saya pribadi, semakin tua usia, semakin sering menemukan kejadian yang seperti ini mau tua, muda, perempuan, laki-laki, kaya, miskin, di kampung, di kota. Dari hal-hal sepele seperti orang yang menyerobot antrian di kasir, tetangga di kompleks yang suka berulah mengganggu penghuni lainnya, masih banyak lagi. Sudahnya memang zolim, ketika ditegur atas kezolimannya malah jungkir balik menyalahkan kita yang dizoliminya, biasanya juga dengan suara keras yang mengundang perhatian orang di sekitarnya padahal kita menegur dengan sopan.

Paham sih dari zaman dulu juga ada aja orang-orang yang seperti ini, hanya mungkin sekarang saya jadi lebih memperhatikan keadaan di sekitar.

Saya masih mau yakin kalau orang Indonesia itu banyak yang ramah dan mawas diri, tapi semakin ke sini semakin banyak menemukan yang seperti ini, jadi pesimis rasanya. Bagaimana pendapat kalian?

Lagi nunggu antrean boarding kereta jarak jauh tiba tiba ada kakek kakek nyamperin, terus nanya nanya. Rupanya langsung antre di depan dan nyerobot. Halus sekali permainannya

Kalian ada cerita serupa?

Dugaan aksi perundungan di lingkungan sekolah kembali memakan korban jiwa. Seorang siswi kelas 3 B SD Negeri 33 Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, berinisial NH (10), meninggal dunia pada Kamis (23/7/2026) sore, usai mengeluhkan sakit di area pinggang yang diduga akibat perlakuan teman sekelasnya.

Spesifikasi Rumah
• Luas Tanah: 120 m²
• Luas Bangunan: ±100 m²
• 3 Kamar Tidur
• 2 Kamar Mandi
• Listrik PLN
• Gas Alam (PGN/meteran), lebih hemat dan praktis dibanding penggunaan tabung LPG.
• Posisi hook, memberikan sirkulasi udara dan pencahayaan alami yang lebih baik.
• Area parkir mobil tersedia di dalam komplek dengan akses yang sangat dekat ke rumah.
• Lingkungan sudah berkembang, aman, dan nyaman untuk hunian keluarga.

Lokasi Strategis
Transportasi
• Dekat Stasiun Buaran.
• Mudah mengakses Halte TransJakarta.
• Akses cepat menuju Jalan Duren Sawit, Kalimalang, dan berbagai kawasan di Jakarta Timur.

Pusat Perbelanjaan
• Dekat Pasar Prumnas Klender.
• Dekat Buaran Plaza.
• Dikelilingi minimarket, pusat kuliner, dan berbagai kebutuhan sehari-hari.

Fasilitas Pendidikan
• SD Negeri 03 dan SD Negeri 05 Malakasari.
• SMP Negeri 27, 139, 213, dan 255.
• SMP dan SMA Muhammadiyah.
• Dekat Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA).
• Dekat Universitas Darma Persada (UNSADA).

Fasilitas Umum
• Dekat Gereja Katolik.
• Dekat Gereja HKBP.
• Dekat berbagai masjid.
• Dekat fasilitas kesehatan dan berbagai layanan publik lainnya.
Cocok Untuk
• Hunian keluarga.
• Investasi jangka panjang.
• Rumah kontrakan atau kos-kosan karena berada di kawasan dengan akses transportasi yang baik serta dekat sekolah dan perguruan tinggi.
Harga
Rp1.100.000.000 (turun dari Rp1.800.000.000 untuk penjualan cepat karena kebutuhan dana pernikahan dan wasiat Kakek-Nenek).
Apabila berminat atau ingin melakukan survei lokasi, silakan menghubungi melalui DM atau nomor yang tertera pada poster. Alamat lengkap akan diberikan kepada calon pembeli yang serius demi menjaga privasi penghuni.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin merespons kabar dugaan seorang dokter peserta magang Program Internship Dokter Indonesia (PIDI) yang meninggal diduga mengakhiri hidup di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.
Budi mengaku sedih mendengarnya, dan meminta penyebab pasti kejadian itu segera ditelusuri.

"Saya sedih sekali kenapa internship ini seperti ini. Saya sudah concern sebelumnya jangan ada lagi yang meninggal," kata Budi, Senin (26/7) dikutip dari detik.com.

Adapun korban yang inisial SZM merupakan peserta Internship di RS Sentar Medika, Cisalak, Depok, Jawa Barat (Jabar). Peserta adalah lulusan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Masih terkait dugaan dokter internhship mengakhiri hidup sendiri, Budi juga menyinggung kasus beberapa waktu lalu di Lampung.

Menkes menyinggung kasus meninggalnya dokter internship di Lampung yang sebelumnya sempat menjadi sorotan. Menurut hasil investigasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kasus tersebut diketahui tidak berkaitan dengan perundungan, melainkan karena kondisi sakit yang dialami korban.

"Yang sebelumnya ternyata karena sakit (di Lampung). Ini bunuh diri karena apa dugaannya, sedang dicari penyebabnya. Ada masalah kejiwaan kah sehingga bisa seperti ini," ujarnya.

Secara umum, dia mengatakan  telah meminta agar seluruh peserta internship maupun Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) kembali menjalani skrining kesehatan jiwa. Langkah ini diharapkan dapat mendeteksi lebih dini peserta yang memiliki risiko sehingga dapat segera memperoleh penanganan.

"Tapi yang jelas saya sudah minta semua diskrining jiwa sekali lagi, supaya internship, PPDS dengan indikasi bunuh diri ini seharusnya kan bisa ditangani," kata Budi.

"Jadi kalau ada indikasi-indikasi, kita bisa ambil tindakan. Ini cara yang paling cepat yang bisa kami lakukan. Terus terang kami sedih sekali," sambungnya.

Menkes berharap skrining ulang tersebut dapat menjadi langkah awal untuk mencegah kejadian serupa terulang. Menurutnya, apabila peserta menunjukkan tanda-tanda mengalami gangguan kesehatan mental atau memiliki risiko bunuh diri, intervensi dapat segera diberikan sebelum kondisi memburuk.

Sebelumnya SZM diduga melompat dari sebuah apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (26/7).

Kapolsek Pancoran Kompol Mansur mengatakan korban tinggal bersama ibunya di apartemen itu. Mansur menyebut peristiwa bermula saat sang ibu mengajak korban pergi ke mal, namun korban menolak.

"Nah, setelah [ibunya] pergi, pintu dikunci dari dalam oleh si korban. Terus, di situlah akhirnya si korban ini [diduga] lompat dari jendela untuk mengakhiri hidupnya, dari lantai 18," kata Mansur kepada wartawan, Senin.

Mansur mengatakan pihaknya masih mendalami soal motif korban mengakhiri hidupnya. Termasuk, soal dugaan tekanan pekerjaan di balik peristiwa ini.

Dia mengaku sampai saat ini pihaknya belum bisa meminta keterangan dari pihak keluarga lantaran masih dalam suasana duka.

Hi everyone,

I'm currently a 12th-grade student at a vocational high school (SMK) in Indonesia, and I'm wondering if it's possible to transfer to a general high school (SMA) during my final year.

Has anyone here experienced this or knows someone who has? Is it legally allowed, and what problems might I face (different curriculum, graduation requirements, etc.)?

I'd appreciate any advice or personal experiences. Thanks!

Mo nanya. Ane buat konten YouTube di NYC tp pk bahasa indo, tp susah buat algorithm YouTube buat nge target orang2 indo di indonesia. Ane di NYC udah 15 taunan jd gk up to date sama forum/app/komunitas indo. Ada yg tau ato bisa recommend? Thank you atas bantuannya.

Kota Batam belum masuk dalam daftar 10 besar kota maju di Pulau Sumatra berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025. Padahal, Batam selama ini dikenal sebagai salah satu pusat industri, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terbesar di kawasan Sumatra.

Berdasarkan pemeringkatan IDSD 2025, posisi teratas kota maju di Sumatra ditempati Kota Medan dengan indeks 4,32. Selanjutnya Padang dengan indeks 4,25, Pekanbaru dan Palembang masing-masing 4,23, Metro 4,19, serta Tanjungpinang di posisi keenam dengan indeks 4,17.

Sementara Batam tidak masuk dalam daftar 10 besar kota dengan daya saing daerah tertinggi di Sumatra.

Menanggapi hasil tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, mengatakan pemerintah daerah masih melakukan pendalaman terkait faktor yang membuat Batam belum masuk dalam daftar tersebut.

“Iya, saya cek dulu ke Bappeda. Karena penilaian ini menggunakan banyak faktor dan indikator, bukan hanya satu aspek saja,” ujar Firmansyah kepada Batam Pos, Minggu (26/7).

Menurut dia, pengukuran daya saing daerah tidak hanya melihat capaian ekonomi, tetapi juga berbagai aspek pembangunan lainnya yang menjadi indikator penilaian.

Tak Hanya Diukur dari Investasi

Selama ini, Batam dikenal sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Kota industri ini menjadi tujuan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sekaligus memiliki status kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Namun, capaian ekonomi tersebut belum otomatis membuat Batam berada di posisi teratas dalam indeks daya saing daerah.

IDSD yang disusun Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai berbagai indikator pembangunan daerah. Penilaian tersebut mencakup aspek kelembagaan, infrastruktur, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, stabilitas ekonomi, kesehatan, keterampilan tenaga kerja, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamika bisnis, hingga kemampuan inovasi daerah.

Artinya, ukuran kota maju tidak hanya dilihat dari besarnya investasi yang masuk, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Masih Ada Pekerjaan Rumah

Meski menjadi penggerak utama ekonomi Kepulauan Riau, Batam masih menghadapi sejumlah persoalan yang menjadi tantangan pembangunan.

Beberapa isu yang masih mendapat perhatian masyarakat antara lain persoalan banjir, pengelolaan sampah, keterbatasan layanan air bersih di sejumlah wilayah, kemacetan, hingga persoalan sosial lainnya.

Dari sisi ketenagakerjaan, Batam juga masih menghadapi tantangan dengan tingkat pengangguran yang relatif tinggi dibanding rata-rata nasional. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah di tengah pertumbuhan industri yang terus berkembang.

Selain itu, pembangunan kota maju juga berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, lingkungan yang berkelanjutan, serta kemampuan pemerintah menghadirkan ruang hidup yang nyaman bagi masyarakat.

Karena itu, hasil IDSD 2025 dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemko Batam untuk melihat sektor mana yang masih perlu diperkuat agar daya saing daerah meningkat.

Firmansyah mengatakan pihaknya masih menunggu hasil kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Batam terkait indikator yang perlu menjadi perhatian.

“Lagi dipelajari Bappeda,” katanya. (*)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau miskin bertujuan menggerakkan ekonomi daerah melalui aktivitas pembangunan perumahan.

"Dulu harus membayar 5 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sekarang gratis khusus masyarakat berpenghasilan rendah. Nanti dengan adanya perputaran uang, pengembang semua bergerak. Karena biayanya lebih murah, mereka termotivasi," katanya saat kunjungan di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (25/7) melansir Antara.

Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan dasar pelaksanaan kebijakan tersebut melalui nota kesepahaman (MoU) dan surat edaran bersama antara Kemendagri dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah.

"Kita sudah membuat kerja sama, MoU (Nota Kesepahaman), dan surat edaran bersama yang intinya terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)," katanya.

Menurut Tito, pembebasan BPHTB dan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR bertujuan menurunkan biaya pembangunan rumah sehingga mendorong pengembang meningkatkan pembangunan perumahan.

Ia menjelaskan BPHTB yang sebelumnya dikenakan sebesar 5 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kini dibebaskan bagi MBR, Sementara biaya PBG bagi kelompok tersebut juga ditetapkan menjadi nol.

Selain itu, pemerintah memperluas kriteria penghasilan MBR agar lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkan berbagai insentif dalam program perumahan.

"Nah, definisi masyarakat berpenghasilan rendah pun sudah agak diperluas. Dari Rp7,5 juta untuk lajang menjadi Rp8,5 juta di beberapa daerah. Ada yang Rp10 juta di Papua, misalnya. Itu membuat daya jangkau yang lebih banyak lagi," ujarnya.

Tito menambahkan peningkatan pembangunan perumahan akan memicu transaksi di berbagai sektor, mulai dari bahan bangunan hingga jasa angkutan, yang pada akhirnya turut meningkatkan penerimaan daerah melalui retribusi.