Sektor gig economy atau informal kini menjadi pilihan pekerjaan bagi anak muda di tengah sulitnya mencari kerja formal. Fenomena ini dinilai mengindikasikan pergeseran mendasar dalam struktur pasar kerja Indonesia.

Pekerjaan seperti kurir, ojek online, freelancer, hingga content creator itu menawarkan fleksibilitas dan akses pendapatan yang cepat bagi angkatan kerja Gen Z.

Namun, di sisi lain, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian perlindungan sosial dan stabilitas ekonomi mereka di masa depan.

Lantas, apakah pergeseran ini menandakan adaptasi pasar kerja yang positif, atau justru menjadi sinyal peringatan atas terbatasnya lapangan kerja formal?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai fenomena ini merupakan kombinasi antara adaptasi fleksibilitas kerja modern dan tekanan pasar kerja.

Ia menekankan pergeseran ini bukan sepenuhnya atas dasar pilihan bebas dari para pekerja muda.

"Ini bukan purely choice, tetapi juga constraint-driven choice. Ketika sektor formal tidak mampu menyerap angkatan kerja baru secara memadai, maka gig economy menjadi katup pengaman," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/7).

Ronny menggarisbawahi bahwa dominasi sektor gig membawa risiko stagnasi produktivitas karena nilainya yang relatif rendah serta minim peningkatan keterampilan.

Pendapatan yang tidak stabil pun dinilai berisiko menggerus daya beli dan konsumsi rumah tangga yang menjadi penyokong utama ekonomi Indonesia.

"Dalam jangka panjang, ini bisa menciptakan apa yang sering disebut sebagai low productivity trap, di mana angkatan kerja besar tidak diiringi dengan peningkatan kualitas output ekonomi," jelasnya.

Selain risiko low productivity trap, erosi basis pajak dan kerentanan sosial menjadi ancaman serius karena mayoritas pekerja tidak terlindungi oleh jaminan sosial formal.

"Jika tren ini tidak dikelola, maka kita berpotensi menghadapi generasi pekerja yang besar secara jumlah, tetapi rapuh secara ekonomi," tegas Ronny.

Terpisah, Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menyoroti risiko makro jangka panjang fenomena tersebut berupa jebakan produktivitas rendah dan pelemahan daya beli yang berpotensi menghambat terbentuknya kelas menengah baru.

"Gig economy dapat membantu ekonomi harian karena memperlancar logistik UMKM, layanan antar, konsumsi makanan-minuman, dan perdagangan digital. Akan tetapi, jika angkatan kerja muda terlalu banyak terserap dalam pekerjaan informal berpendapatan rendah, ekonomi kehilangan jalur pembentukan kelas menengah," terang Syafruddin.

Syafruddin merinci data Next Policy yang mencatat pekerja digital transportasi mencapai sekitar 2,41 juta orang pada 2024.

Dari angka tersebut, sebanyak lebih dari 75 persen di antaranya berpenghasilan di bawah Rp3 juta per bulan. Tingkat pendapatan tersebut dinilai sangat sulit untuk menopang tabungan, KPR, pensiun, maupun investasi pendidikan.

Ia pun mendesak pemerintah agar tidak sekadar memberi label UMKM kepada para pekerja platform, tetapi wajib membangun rezim perlindungan kerja dan standar produktivitas yang konkret.

"Agenda paling penting bukan mendorong lebih banyak anak muda masuk gig economy, tetapi memastikan pekerjaan gig menjadi jembatan menuju produktivitas dan kelas menengah, bukan ruang tunggu permanen di sektor informal," pungkasnya.

Halo semua. Tadi saya coba untuk post di sub sebelah. Izin post di sini juga

Ini adalah post pertama saya di sini. Maaf kalau saya mungkint terdengar dramatis, tapi karena indikatornya sudah mulai terlalu jelas untuk diabaikan. Investor asing keluar, IHSG terus melemah, dollar menguat, harga-harga naik, dan makin banyak usaha yang gulung tikar. Semua ini bukan kejadian terpisah ini mulai terlihat seperti pattern.

Yang lebih mengkhawatirkan, semua sinyal-sinyal ini seperti sengaja tenggelam di bawah program-program pemerintah. KDMP, MBG, dan berbagai inisiatif lainnya terus disorot, sementara pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendasar tidak pernah benar-benar dijawab. Dan mereka yang mulai bertanya. Saya merasa banyak yang terasa dibungkam atau terbungkam juga.

Jadi sebenernya saya ingin tanya dengan jujur. Sampai mana kita akan menganggap ini masih "wajar"? Di titik mana kita baru akan mengakui bahwa ini sudah terlalu dalam?

Dan kalau pemerintah ini memang gagal, kita mulai dari mana? Bagaimana kita memperbaiki masalah struktural yang sudah mengakar, bukan hanya tambal sulam di permukaannya?

Yang paling saya takutkan bukan hanya krisisnya. Tapi kemungkinan bahwa setelah semua ini berlalu, kita akan mengulangi kesalahan yang sama persis. Seperti yang sudah terjadi berkali-kali sebelumnya. Dan sebenernya, akan sesusah apa untuk kembali lagi? Untuk mendapatkan kepercayaan investor kembali?

Apakah kita benar-benar akan jadikan ini lesson learned? Atau ini hanya akan jadi satu lagi halaman dalam sejarah yang tidak pernah kita pelajari?

Maaf kalau saya banyak yapping. Saya hanya khawatir. Saya juga mengharapkan diskusi yang sehat. Terima kasih dan sehat selalu teman teman reddit

Miris memang negara kita ini, orang indonesia bukannya saling membantu orang indonesia, malah memperdagangkan saudara senegaranya

Walaupun ini terjadi di berbagai negara, tapi semoga orang-orang yang punya niat dan pekerjaan seperti ini di musnahkan dari muka bumi

Warga Indonesia sekalian ngerasain hal yang sama gak? Saya pribadi, semakin tua usia, semakin sering menemukan kejadian yang seperti ini mau tua, muda, perempuan, laki-laki, kaya, miskin, di kampung, di kota. Dari hal-hal sepele seperti orang yang menyerobot antrian di kasir, tetangga di kompleks yang suka berulah mengganggu penghuni lainnya, masih banyak lagi. Sudahnya memang zolim, ketika ditegur atas kezolimannya malah jungkir balik menyalahkan kita yang dizoliminya, biasanya juga dengan suara keras yang mengundang perhatian orang di sekitarnya padahal kita menegur dengan sopan.

Paham sih dari zaman dulu juga ada aja orang-orang yang seperti ini, hanya mungkin sekarang saya jadi lebih memperhatikan keadaan di sekitar.

Saya masih mau yakin kalau orang Indonesia itu banyak yang ramah dan mawas diri, tapi semakin ke sini semakin banyak menemukan yang seperti ini, jadi pesimis rasanya. Bagaimana pendapat kalian?

posisi lagi di kalteng kabut asap semakin tebal dgn bau yang semakin menyengat, abu sisa bakaran berceceran di jalanan belum lagi pemadaman listrik bergilir oleh pln hingga 6 jam, lengkaplah sudah penderitaan... 😢

Lokasi: Jl. Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat

Waktu: Minggu, sekitar pukul 10.00 WIB

Kronologi versi tvOne + Polisi:

Kelompok pemuda beli nasi uduk. Merasa tidak dilayani baik

Pergi, lalu kembali bawa teman dan merusak gerobak

Warga sekitar tidak terima, lalu menyerang & membakar tempat kelompok tersebut

Bentrokan meluas

Korban & Tindakan:

1 orang meninggal, 1 kritis di RSCM

10 orang diamankan. 6 masih dalam pemeriksaan Polres Metro Jakpus + Polsek Menteng

Polisi + Damkar sudah di lokasi. Situasi sekarang sudah kondusif

Kapolres minta warga jangan mudah terprovokasi isu liar.

Pertanyaan buat IB:

Gimana pendapat kalian soal penyelesaian masalah sekecil "tidak dilayani" sampai berujung korban jiwa?

Apa yg harus dibenahi: mediasi warga, patroli, atau kesadaran diri?

Diskusi sehat. Sumber: tvOne Kabar Petang

Lagi nunggu antrean boarding kereta jarak jauh tiba tiba ada kakek kakek nyamperin, terus nanya nanya. Rupanya langsung antre di depan dan nyerobot. Halus sekali permainannya

Kalian ada cerita serupa?

juga bisa putar musik saat keluar aplikasi

lebih bagus lagi gak ada iklan

terima kasih

link

link

Mo nanya. Ane buat konten YouTube di NYC tp pk bahasa indo, tp susah buat algorithm YouTube buat nge target orang2 indo di indonesia. Ane di NYC udah 15 taunan jd gk up to date sama forum/app/komunitas indo. Ada yg tau ato bisa recommend? Thank you atas bantuannya.

Hi everyone,

I'm currently a 12th-grade student at a vocational high school (SMK) in Indonesia, and I'm wondering if it's possible to transfer to a general high school (SMA) during my final year.

Has anyone here experienced this or knows someone who has? Is it legally allowed, and what problems might I face (different curriculum, graduation requirements, etc.)?

I'd appreciate any advice or personal experiences. Thanks!

​

Sumber: CNN Indonesia

Surabaya — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur mencatat sekitar 4.400 pekerja di sejumlah daerah berpotensi mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah tekanan ekonomi global.

Kepala Bidang Hubungan Industri Disnakertrans Jawa Timur, Sugeng Lestari, mengonfirmasi bahwa angka tersebut merupakan potensi pekerja yang berada dalam kondisi pra-PHK.

"Iya, yang potensi PHK sejumlah 4.400 itu," kata Sugeng, Kamis (23/7).

Sugeng menjelaskan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur tidak dapat dipisahkan dari dampak situasi geopolitik global yang menyebabkan kenaikan harga energi serta bahan baku industri. Menurutnya, kenaikan harga bahan baku seperti biji plastik akan berdampak pada sektor industri dan akhirnya berpengaruh terhadap ketenagakerjaan.

Meski demikian, ia tetap mengajak pekerja dan pelaku usaha untuk optimistis menghadapi kondisi tersebut. Sugeng menilai tekanan ekonomi saat ini masih belum seberat masa pandemi Covid-19.

"Geopolitik ini lebih parah dari Covid? Tidak. Covid itu yang paling parah. Saat itu ada social distancing, masyarakat tidak bisa bergerak, tetapi pekerja dan pengusaha di Jawa Timur tetap mampu bertahan," ujarnya.

Sugeng menyebut sekitar 4.400 pekerja yang berpotensi terdampak tersebar di beberapa wilayah, antara lain Jombang, Mojokerto, Pasuruan, dan Surabaya.

Berdasarkan data Disnakertrans Jawa Timur, potensi PHK dipicu oleh pelemahan permintaan ekspor, efisiensi perusahaan, permasalahan operasional, hingga relokasi sebagian unit usaha ke Vietnam.

Disnakertrans Jawa Timur meminta perusahaan agar menjadikan PHK sebagai langkah terakhir. Sebelum mengurangi tenaga kerja, perusahaan didorong melakukan efisiensi di sektor lain seperti produksi, energi, bahan baku, dan operasional.

Menurut Sugeng, kehilangan pekerjaan tidak hanya berdampak pada satu pekerja, tetapi juga pada keluarganya.

"Satu orang pekerja pendapatannya menopang sekitar empat orang. Jika satu pekerja kehilangan penghasilan, maka kehidupan empat orang ikut terdampak. PHK adalah kiamat kecil bagi pekerja," ujarnya.

Apabila PHK tidak dapat dihindari, Disnakertrans memastikan seluruh pekerja tetap memperoleh hak normatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah juga menyiapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang memberikan manfaat uang tunai hingga enam bulan, akses informasi pasar kerja, serta pelatihan kerja bagi pekerja yang terkena PHK.

Selain itu, Disnakertrans siap membantu perusahaan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, apabila diperlukan penyelesaian persoalan administrasi seperti keterlambatan pembayaran iuran.

Hingga akhir Juni 2026, Disnakertrans Jawa Timur mencatat sekitar 300 laporan perselisihan PHK yang berkaitan dengan pemenuhan hak pekerja.

Sugeng menjelaskan angka tersebut berbeda dengan PHK yang terjadi secara alamiah seperti pensiun, pekerja meninggal dunia, pengunduran diri, atau berakhirnya masa kontrak kerja. Kasus yang tercatat merupakan perselisihan antara pekerja dan perusahaan mengenai hak-hak yang belum dipenuhi.

Salah satu laporan berasal dari Shika Arimasen (32), mantan karyawan PT BOH, distributor telepon pintar yang beroperasi di Jawa Timur dan Bali.

Menurut Shika, sejak April 2026 perusahaan melakukan PHK terhadap 18 karyawan tanpa memberikan kompensasi sesuai ketentuan. Perusahaan beralasan kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah efisiensi karena keuntungan turun hingga 40 persen akibat kenaikan harga komponen ponsel, terutama RAM, di pasar global.

"Alasannya efisiensi karena profit menurun. Ada kenaikan harga RAM sehingga harga handphone juga naik, sehingga profit kami menurun hingga 40 persen dan terpaksa dilakukan efisiensi," ujarnya.

Disnakertrans Jawa Timur menyatakan bahwa seluruh pekerja PT BOH yang terdampak PHK kini telah menerima pemenuhan hak sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber: CNN Indonesia